PARLEMENTARIA, Jakarta –  Ketua DPR RI Puan Maharani resmi membuka Rapat Paripurna DPR RI Ke-11 sekaligus mengawali Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026, Selasa (13/1/2026). Rapat tersebut diselenggarakan di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta. Dalam pidatonya, Puan mendorong agar tahun 2026 menjadi momentum untuk memperkuat gotong royong dan solidaritas nasional. Ia pun menegaskan DPR RI berkomitmen menjawab harapan rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan di tahun 2026 melalui kerja-kerja yang sungguh-sungguh dan penuh empati. “Dengan semangat yang mengiringi tahun baru 2026, kita maknai sebagai momentum untuk memperkuat solidaritas, meneguhkan nilai gotong royong dan menumbuhkan kepedulian sosial. Sehingga kita dapat bangkit bersama dan melangkah menuju masa depan Indonesia yang lebih baik,” ucap Puan. Dalam kesempatan yang sama, Puan juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota DPR RI yang telah melaksanakan tugas reses di daerah pemilihan masing-masing. Ia menegaskan aspirasi masyarakat yang dihimpun selama masa reses harus ditindaklanjuti melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. “Atas nama pimpinan DPR RI kami mengucapkan selamat datang kepada seluruh anggota DPR RI yang telah melaksanakan tugas pada masa reses di daerah pemilihan masing-masing, mendengar dan menerima amanah dari konstituen yang kemudian harus kita tindak lanjuti melalui fungsi DPR RI,” kata Puan. Dalam kesempatan itu, Puan juga menyampaikan ucapan selamat Natal kepada anggota DPR RI dan masyarakat yang merayakan, serta selamat tahun baru 2026 kepada seluruh rakyat Indonesia. Meski demikian, Puan menekankan pentingnya solidaritas sosial dan empati terhadap masyarakat di tengah bencana alam yang melanda sejumlah wilayah Indonesia. Menurutnya, perayaan Natal dan tahun baru kali ini berlangsung di tengah situasi keprihatinan akibat bencana alam, sehingga perlu dimaknai dengan kesederhanaan dan kepedulian sosial. “Kondisi ini mengajak kita untuk merayakannya dengan penuh kesederhanaan, kepekaan serta kepedulian yang mendalam terhadap saudara-saudara kita yang sedang menghadapi masa sulit,” tuturnya. Menutup pernyataannya, Puan mengajak seluruh anggota dewan menjalankan tugas konstitusional dengan penuh tanggung jawab. “Kepada anggota dewan yang terhormat, kami menyampaikan selamat bekerja, memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Mari kita jalankan fungsi kedaulatan rakyat ini dengan penuh amanah dan sebaik-baiknya,” pungkasnya. (hal/aha)   sumber : https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/Puan-Tahun-2026-Jadi-Momentum-Perkuat-Gotong-Royong-dan-Solidaritas-Nasional-62257

SIARAN PERS KEMENTERIAN PARIWISATA Menpar Paparkan Arah Baru Pariwisata Indonesia di Hadapan Harvard Indonesian Student Association Jakarta, 20 Januari 2026 — Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana memaparkan capaian serta arah pengembangan pariwisata Indonesia kepada Harvard Indonesian Student Association (HISA), organisasi mahasiswa resmi Universitas Harvard yang mewadahi mahasiswa Indonesia dan peminat studi tentang Indonesia. Pemaparan tersebut disampaikan dalam forum bertajuk “Leaders’ Meeting: Beyond Destinations – Reimagining Indonesia’s Tourism Future” yang berlangsung di Balairung Soesilo Soedarman, Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Selasa (20/1/2026). Dalam kesempatan itu, Menpar menegaskan kekuatan fundamental Indonesia sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau, keanekaragaman hayati yang luar biasa, serta lebih dari 6.100 desa wisata yang mengusung tradisi dan kearifan lokal. Lima desa wisata Indonesia bahkan telah diakui sebagai desa wisata terbaik dunia oleh UN Tourism. Selain itu, Indonesia juga memiliki 12 UNESCO Global Geopark, 10 Situs Warisan Dunia, serta 16 warisan budaya takbenda yang tercatat di UNESCO. “Fakta ini menegaskan bahwa pariwisata Indonesia bukan sekadar tentang satu destinasi, melainkan sebuah ekosistem yang mencakup geografi, budaya, alam, dan masyarakatnya,” ujar Menpar Widiyanti. Menpar menjelaskan bahwa pemerintah saat ini memfokuskan pembangunan pariwisata berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat lokal di 13 destinasi utama, yang terdiri atas 10 Destinasi Pariwisata Prioritas dan 3 Destinasi Regeneratif. Di sisi lain, ruang tetap terbuka bagi pemerintah daerah dan pelaku industri untuk mengembangkan destinasi lainnya secara mandiri. “Visi kami tidak hanya menarik kunjungan wisatawan, tetapi juga memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan peluang yang adil bagi seluruh masyarakat,” jelasnya. Sepanjang 2025, sektor pariwisata menunjukkan kinerja yang solid. Kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 13,98 juta pada periode Januari–November 2025 dan diproyeksikan menembus 15,34 juta kunjungan hingga akhir Desember, melampaui target batas atas sebesar 15 juta kunjungan. Rata-rata pengeluaran wisatawan internasional juga meningkat menjadi 1.259 dolar AS pada tiga kuartal pertama 2025, melampaui target 1.220 dolar AS. Hal ini mendorong penerimaan devisa pariwisata sebesar 13,82 miliar dolar AS dan diproyeksikan mencapai 18,53 miliar dolar AS pada akhir tahun. Sektor pariwisata turut menjadi motor penciptaan lapangan kerja dengan menyerap 25,91 juta tenaga kerja per Agustus 2025, dan ditargetkan meningkat menjadi 26,53 juta tenaga kerja pada 2026. Menpar juga memaparkan posisi Indonesia di tingkat ASEAN. Dari sisi jumlah kunjungan absolut pada Januari–November 2025, Indonesia berada di peringkat kelima. Tantangan utama yang dihadapi antara lain tingginya brand awareness negara tetangga serta kebijakan visa Indonesia yang relatif lebih ketat. Namun, dari sisi pertumbuhan, Indonesia menempati peringkat kedua tertinggi di kawasan. Menpar menekankan pentingnya perbandingan data yang adil antarnegara. “Dalam membandingkan dengan negara lain, perlu mengecualikan data ekskursionis atau pelancong singkat. Dengan perbandingan yang setara, pertumbuhan Indonesia sangat kompetitif,” ujarnya. Menatap 2026, Kementerian Pariwisata mengkurasi lima program unggulan, yakni penguatan keamanan pariwisata, peningkatan skala dan kualitas desa wisata, pengembangan paket wisata tematik, penguatan program Event by Indonesia, serta penerapan Tourism 5.0 berbasis teknologi. Selain sektor gastronomi, wellness, dan bahari, pengembangan pariwisata juga merambah seni, desain, dan tekstil untuk menarik segmen wisatawan menengah ke atas. Meski mencatat kinerja positif, Menpar tidak menutup mata terhadap tantangan, antara lain konektivitas transportasi, kebijakan visa, pengelolaan lingkungan dan keamanan destinasi, manajemen pengunjung, serta ketersediaan tenaga kerja pariwisata bersertifikat. “Saat ini kami menjalankan program upskilling tahunan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pariwisata agar mampu bersaing secara global,” tambahnya. Menpar optimistis, melalui kolaborasi lintas sektor, pariwisata Indonesia akan tumbuh sebagai sektor berkelanjutan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. “Pariwisata harus menjadi kekuatan bersama yang menghadirkan kesejahteraan dan kebanggaan nasional,” tutupnya. Turut mendampingi Menpar dalam kegiatan ini Deputi Bidang Pemasaran Kemenpar Ni Made Ayu Marthini serta Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kemenpar Martini Mohamad Paham. Biro Komunikasi Kementerian Pariwisata

SIARAN PERS KEMENTERIAN PARIWISATA Wamenpar Apresiasi POCARI SWEAT Run 2026 sebagai Penggerak Sport Tourism Nasional Wakil Menteri Pariwisata, Ni Luh Puspa, mengapresiasi penyelenggaraan POCARI SWEAT Run 2026 yang dinilai mampu menjadi salah satu penggerak utama pengembangan sport tourism nasional. Hal tersebut disampaikan dalam acara Press Conference POCARI SWEAT Run 2026 di Gedung Sasono Utomo, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Kamis (22/1/2026). “Event ini tidak hanya menarik ribuan pelari, tetapi juga memberikan multiplier effect bagi sektor pariwisata, mulai dari akomodasi, transportasi, kuliner, hingga usaha kerajinan lokal,” ujar Ni Luh Puspa. POCARI SWEAT Run 2026 merupakan ajang lari tahunan berskala nasional yang digelar sebagai bagian dari kampanye hidup sehat sekaligus mendukung pertumbuhan ekosistem pariwisata berkelanjutan. Minat masyarakat terhadap kegiatan ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Sejak pertama kali diselenggarakan pada 2014 dengan jumlah peserta sebanyak 5.150 orang, partisipasi melonjak signifikan. Pada penyelenggaraan tahun lalu yang digelar secara hybrid, tercatat sebanyak 55.435 peserta mengikuti ajang ini. Pada tahun 2026, POCARI SWEAT Run akan diselenggarakan di dua lokasi, yakni Lombok, Nusa Tenggara Barat, pada 11–12 Juli 2026 dan Bandung, Jawa Barat, pada 19–20 September 2026. Penyelenggara menargetkan sekitar 60.000 peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Dalam sesi talkshow, Wamenpar Ni Luh Puspa hadir sebagai panelis bersama Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir; Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad; CEO InJourney Maya Watono; Communications and Daya Head SMBC Indonesia Andrie Darusman; serta perwakilan Pocari Sweat Puspita Winawati. Ni Luh menjelaskan bahwa penyelenggaraan event olahraga berskala besar yang dikemas secara profesional dapat memperkuat nation branding Indonesia sebagai destinasi sports tourism. Hal ini diyakini mampu meningkatkan kunjungan wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. “Dalam satu event, peserta setidaknya akan tinggal selama tiga hari atau bahkan lebih. Jika terjadi pergerakan peserta dari satu kota ke kota lain, mereka juga dihitung sebagai wisatawan. Dampak ekonominya tentu akan sangat besar,” jelasnya. Wamenpar juga mengapresiasi pemilihan Lombok dan Bandung sebagai lokasi penyelenggaraan yang dinilai saling melengkapi. “Lombok dikenal dengan kekuatan budaya dan keindahan alamnya, sementara Bandung merepresentasikan kota urban yang dinamis. Dua karakter ini menghadirkan pengalaman berbeda bagi peserta. Event ini turut mendukung promosi Lombok sebagai destinasi pariwisata prioritas serta Bandung sebagai bagian dari pengembangan destinasi pariwisata regeneratif Jakarta,” ujarnya. Pada kesempatan yang sama, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyampaikan harapannya agar Indonesia ke depan memiliki rangkaian ajang lari berskala internasional di beberapa kota besar. “Di dunia internasional, banyak pelari berlomba mengumpulkan medali major marathon seperti New York Marathon, Tokyo Marathon, dan Berlin Marathon. Saya berharap Indonesia juga memiliki rangkaian serupa, mungkin di lima kota. Ini akan menghasilkan economic impact yang sangat baik,” katanya. Pendaftaran peserta POCARI SWEAT Run 2026 akan dibuka pada 27 Januari 2026 untuk lokasi Lombok dan 2 Februari 2026 untuk lokasi Bandung. Dalam kegiatan tersebut, Wamenpar Ni Luh Puspa didampingi oleh Asisten Deputi Event Nasional Kementerian Pariwisata Ni Komang Ayu Astiti serta Asisten Deputi Strategi dan Komunikasi Pemasaran Pariwisata Firnandi Gufron. Biro Komunikasi Kementerian Pariwisata

Lampung Selatan, Kodim 0421/LS - Dandim 0421/Lampung Selatan Letkol Kav Nuril Ambiyah, S.H., M.I.P. memimpin rapat koordinasi awal terkait wacana pengembangan pusat pendidikan prajurit TNI AD di wilayah Lampung Selatan, bertempat di Aula Krakatau Kantor Pemda Lampung Selatan, Kamis (22/01/2026). Rapat koordinasi ini dihadiri oleh Wakil Bupati Lampung Selatan, unsur Forkopimda, serta perwakilan instansi terkait sebagai bagian dari upaya menyamakan persepsi dan membangun sinergi lintas sektor sejak tahap perencanaan awal. Dalam arahannya, Dandim 0421/Lampung Selatan menegaskan bahwa wacana pengembangan pusat pendidikan prajurit TNI AD merupakan program strategis jangka panjang yang masih memerlukan proses perencanaan, pengkajian, serta koordinasi intensif dengan berbagai pihak. Oleh karena itu, keterlibatan pemerintah daerah dan Forkopimda menjadi faktor penting agar setiap tahapan berjalan tertib, aman, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Wakil Bupati Lampung Selatan dalam kesempatan tersebut menyampaikan dukungan terhadap langkah koordinasi awal yang dilakukan Kodim 0421/Lampung Selatan. Pemerintah daerah pada prinsipnya siap bersinergi dan mendukung sepanjang proses perencanaan dilakukan secara transparan, bertahap, serta memperhatikan kepentingan masyarakat. Rapat koordinasi ini membahas sejumlah aspek awal, di antaranya kesiapan lahan secara administratif, rencana infrastruktur pendukung, serta potensi dampak sosial kemasyarakatan yang perlu diantisipasi sejak dini. Seluruh pihak sepakat bahwa setiap perkembangan ke depan akan dikomunikasikan secara terbuka dan mengedepankan pendekatan persuasif kepada masyarakat. Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan terbangun komitmen bersama antara TNI, pemerintah daerah, dan Forkopimda dalam mengawal wacana pengembangan pusat pendidikan prajurit TNI AD sebagai bagian dari upaya memperkuat pertahanan negara sekaligus mendorong kemajuan wilayah Lampung Selatan secara berkelanjutan. (*)   Media IG Kodim 0421/LS

Jakarta, 23 Januari 2026 – Kementerian Pariwisata (Kemenpar) secara resmi meluncurkan Karisma Event Nusantara (KEN) 2026 yang menghadirkan 125 event terpilih dari 38 provinsi di Indonesia untuk memperkuat event daerah sebagai daya tarik utama pariwisata nasional sekaligus mendorong pemerataan dampak ekonomi di berbagai wilayah. Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana di Jakarta, Jumat (23/1/2026) menegaskan bahwa Karisma Event Nusantara merupakan instrumen penting dalam pembangunan pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan. “Melalui Karisma Event Nusantara 2026, event daerah kami dorong tidak hanya sebagai perayaan budaya, tetapi sebagai penggerak pariwisata dan ekonomi lokal. Event menjadi ruang ekspresi budaya, wadah kolaborasi, sekaligus etalase kekayaan Indonesia yang berdaya saing,” kata Menpar Widiyanti. KEN 2026 menghadirkan rangkaian event unggulan terkurasi yang menampilkan kekayaan budaya, seni, kuliner, musik, dan karnaval. Program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan event daerah, memperkuat identitas destinasi, serta mendorong pergerakan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara. Plt. Deputi Bidang Pengembangan Penyelenggara Kegiatan (Events) Kemenpar, Vinsensius Jemadu, menjelaskan KEN 2026 menghadirkan 125 event terpilih, meningkat dari 110 event pada KEN 2025. Peningkatan ini mencerminkan naiknya kualitas penyelenggaraan event daerah serta komitmen pemerintah daerah dalam memaksimalkan manfaat pariwisata melalui penyelenggaraan event berstandar nasional. “Dengan 125 event terpilih dari 38 provinsi, KEN 2026 menegaskan komitmen kami untuk memastikan kualitas tetap menjadi prioritas. Proses kurasi dilakukan agar setiap event memiliki daya tarik, berkelanjutan, dan memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat serta pelaku pariwisata daerah,” ujar Vinsensius. Event yang tergabung dalam KEN 2026 telah melalui proses kurasi dengan indikator utama meliputi ide dan inovasi, pemasaran dan strategi komunikasi, manajemen kegiatan, manajemen keuangan, serta analisis dampak. Program ini juga mendorong sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, komunitas, dan pelaku industri pariwisata serta ekonomi kreatif. Melalui KEN 2026, Kementerian Pariwisata berharap event daerah semakin siap menjadi magnet kunjungan wisatawan, memperkuat citra destinasi, serta memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. “Program ini juga sejalan dengan penguatan kampanye #DiIndonesiaAja untuk menumbuhkan kebanggaan berwisata di dalam negeri,” kata Vinsensius. Peluncuran KEN 2026 dilaksanakan secara nasional melalui kanal digital resmi Karisma Event Nusantara sebagai bagian dari strategi penguatan promosi pariwisata yang adaptif terhadap perkembangan media dan perilaku audiens. Pendekatan ini memungkinkan akses informasi yang lebih luas dan serentak bagi masyarakat, pelaku pariwisata, serta pemangku kepentingan di daerah. Berikut daftar 125 Karisma Event Nusantara 2026. Informasi selengkapnya dapat diakses melalui tautan https://bit.ly/KatalogKEN2026 ACEH  1.⁠ ⁠Aceh Ramadhan Festival  2.⁠ ⁠Aceh Culinary Festival  3.⁠ ⁠Banda Aceh Colossal Coffee Experience SUMATERA UTARA  4.⁠ ⁠Maniamölö Fest  5.⁠ ⁠Samosir Music International (SMI)  6.⁠ ⁠Gelar Melayu Serumpun  7.⁠ ⁠Festival Bunga dan Buah Karo  8.⁠ ⁠Gebyar Batu Bara Bertanjak  9.⁠ ⁠Berlabuh Di Deli Serdang SUMATERA BARAT 10.⁠ ⁠Pesona Budaya Hoyak Tabuik Piaman 11.⁠ ⁠Festival Minangkabau 12.⁠ ⁠Festival 5 Danau 13.⁠ ⁠Sawahlunto International Music Festival (SIMFes) 14.⁠ ⁠Sawahlunto International Songket Silungkang Carnival 15.⁠ ⁠Rang Solok Baralek Gadang 16.⁠ ⁠Festival Pesona Mentawai RIAU 17.⁠ ⁠Festival Perang Air 18.⁠ ⁠Festival Bakar Tongkang 19.⁠ ⁠Kenduri Riau 20.⁠ ⁠Festival Pacu Jalur Tradisional 21.⁠ ⁠Subayang Festival BENGKULU 22.⁠ ⁠Festival Tabut JAMBI 23.⁠ ⁠Festival Batanghari KEPULAUAN RIAU 24.⁠ ⁠Kenduri Seni Melayu 25.⁠ ⁠Jong Race Festival KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 26.⁠ ⁠Festival Budaya Napak Sire SUMATERA SELATAN 27.⁠ ⁠Festival Sriwijaya 28.⁠ ⁠Festival Perahu Bidar Tradisional LAMPUNG 29.⁠ ⁠Festival Budaya Sekala Bekhak 30.⁠ ⁠Festival Krakatau 31.⁠ ⁠Tubaba Art Festival BANTEN 32.⁠ ⁠Gebrag Ngadu Bedug 33.⁠ ⁠Golok Day 34.⁠ ⁠Festival Cisadane 35.⁠ ⁠Seren Taun Kasepuhan Cisungsang 36.⁠ ⁠Seba Baduy DKI JAKARTA 37.⁠ ⁠Semasa Piknik 38.⁠ ⁠Jakarta International Photo Festival (JIPFest) 39.⁠ ⁠Colours of Cultures Festival JAWA BARAT 40.⁠ ⁠Cap Go Meh Bogor Street Festival 41.⁠ ⁠Gebyar Pesona Budaya Garut 42.⁠ ⁠Bandung Philharmonic Orchestra 43.⁠ ⁠Asia Afrika Festival 44.⁠ ⁠Bandung Arts Festival 45.⁠ ⁠Nyaneut Festival 46.⁠ ⁠Festival Budaya Cai Diraga 47.⁠ ⁠West Java Festival (WJF) JAWA TENGAH 48.⁠ ⁠Grebeg Sudiro 49.⁠ ⁠Festival Payung Indonesia 50.⁠ ⁠Solo Keroncong Festival 51.⁠ ⁠Dieng Culture Festival 52.⁠ ⁠Feskola (Festival Kota Lama) 53.⁠ ⁠International Mask Festival (IMF) 54.⁠ ⁠Solo International Performing Arts (SIPA) 55.⁠ ⁠Festival Arak-Arakan Cheng Ho 56.⁠ ⁠Festival Gunung Slamet 57.⁠ ⁠Semarang Night Carnival 58.⁠ ⁠Solo Menari DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 59.⁠ ⁠Wayang Jogja Night Carnival 60.⁠ ⁠Keroncong Plesiran 61.⁠ ⁠Geopark Night Specta JAWA TIMUR 62.⁠ ⁠Jember Fashion Carnaval 63.⁠ ⁠Festival Nasional Reog Ponorogo dan Grebeg Suro 64.⁠ ⁠Tong Tong Night Market 65.⁠ ⁠Rujak Phoria: Festival Rujak Ulek 66.⁠ ⁠Segoro Topeng Kaliwungu 67.⁠ ⁠Banyuwangi Ethno Carnival 68.⁠ ⁠Gandrung Sewu 69.⁠ ⁠Surabaya Vaganza: Festival of Lights 70.⁠ ⁠Festival Jaranan Trenggalek Terbuka 71.⁠ ⁠Festival Ronthek Pacitan 72.⁠ ⁠Festival Musik Tong-Tong KALIMANTAN BARAT 73.⁠ ⁠Festival Sahur - Sahur KALIMANTAN TENGAH 74.⁠ ⁠Festival Budaya Isen Mulang (FBIM) KALIMANTAN UTARA 75.⁠ ⁠Festival Iraw Tengkayu 76.⁠ ⁠Irau Malinau KALIMANTAN SELATAN 77.⁠ ⁠Tapin Art Fest 78.⁠ ⁠Festival Bamboo Rafting 79.⁠ ⁠Festival Budaya Saijaan KALIMANTAN TIMUR 80.⁠ ⁠Erau Adat Kutai 81.⁠ ⁠Festival Adat dan Budaya Lom Plai 82.⁠ ⁠Balikpapan Fest BALI 83.⁠ ⁠Ubud Open Studios 84.⁠ ⁠Jatiluwih Festival 85.⁠ ⁠Festival Semarapura 86.⁠ ⁠Penglipuran Village Festival 87.⁠ ⁠Lovina Festival 88.⁠ ⁠Taman Ayun Barong Festival 89.⁠ ⁠Pemuteran Bay Festival 90.⁠ ⁠Pesta Kesenian Bali (PKB) NUSA TENGGARA BARAT 91.⁠ ⁠Alunan Budaya Desa 92.⁠ ⁠Festival Rimpu Mantika 93.⁠ ⁠Gili Festival 94.⁠ ⁠Mulud Adat Bayan NUSA TENGGARA TIMUR 95.⁠ ⁠Festival Golo Koe "Maria Assumpta Nusantara" 96.⁠ ⁠Festival Golo Curu Maria Ratu Rosari 97.⁠ ⁠Festival Lamaholot SULAWESI TENGAH 98.⁠ ⁠Festival Tumbe 99.⁠ ⁠Festival Danau Lindu 100. Festival Danau Poso SULAWESI BARAT 101. Mandar Culture Festival 102. Manakarra Fair 103. Sandeq Silumba SULAWESI TENGGARA 104. Wowine 105. Wakatobi Wonderful Festival and Expo (Wakatobi WAVE) GORONTALO 106. Gorontalo Karnaval Karawo SULAWESI SELATAN 107. Toraya Ma’Gellu’ 108. Beautiful Malino 109. Makassar International Eight Festival and Forum (F8) 110. Rock in Celebes 111. Festival Pinisi SULAWESI UTARA 112. Tomohon International Flower Festival 113. Festival Pesona Selat Lembeh MALUKU 114. Festival Pesona Meti Kei (FPMK) 115. Amboina International Music Fest MALUKU UTARA 116. Festival Teluk Jailolo 117. Morotai Festival (Morofest) PAPUA 118. Biak Munara Wampasi 119. Festival Danau Sentani 120. Festival Kopi Papua PAPUA BARAT 121. Festival Roon Wondama PAPUA BARAT DAYA 122. Festival Pesona Raja Ampat PAPUA TENGAH 123. Timika Inside Festival of Art PAPUA SELATAN 124. Festival Kali Maro Pantai Arafura PAPUA PEGUNUNGAN 125. Festival Budaya Lembah Baliem. Biro Komunikasi Kementerian Pariwisata Klik, follow, dan subscribe situs web & media sosial kami👇🏻 Website: https://kemenpar.go.id/ Instagram: @kemenpar.ri Twitter/X: @KemenPariwisata TikTok: @kemenpariwisata Facebook: Kementerian Pariwisata RI YouTube: Kementerian Pariwisata   Sumber : https://kemenpar.go.id/berita/ken-kembali-digelar-ini-dia-125-event-terpilih-unggulan-2026

Dorong peran generasi muda untuk ikut membangun ekosistem pendidikan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. "Potensi yang dimiliki para pemuda harus mampu mendorong upaya untuk membangun ekosistem pendidikan yang lebih inklusif dan berkelanjutan di tanah air," kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (24/1), dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Internasional setiap 24 Januari. Tahun ini, peringatan Hari Pendidikan Internasional mengedepankan tema The Power of Youth in Co-creating Education. Data Global Youth Check 2024 mencatat bahwa populasi pemuda (usia 10–30 tahun) sekitar 1,8 miliar jiwa atau 21,9% populasi penduduk dunia. Sementara itu, Badan Pusat Statistik pada 2025 mencatat persentase pemuda (usia 16–30 tahun) sekitar 23,5% dari populasi penduduk Indonesia. Hari Pendidikan Internasional dan Tantangan Generasi Muda Menurut Lestari, berbagai upaya untuk mewujudkan pendidikan yang inklusif dan berkualitas untuk semua harus konsisten direalisasikan dengan memanfaatkan seluruh potensi yang dimiliki setiap anak bangsa. Momentum peringatan Hari Pendidikan Internasional ini, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, harus benar-benar dimanfaatkan untuk memaksimalkan upaya tersebut. Generasi muda, tambah Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI itu, memiliki potensi sebagai kekuatan pendorong untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan, inovasi, dan transformasi sosial di sektor ekosistem pendidikan nasional. Di sisi lain, ujar Rerie, generasi muda di tanah air masih menghadapi berbagai tantangan dalam beradaptasi di tengah perubahan yang cepat di era globalisasi saat ini. Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu mendorong agar para pemangku kepentingan dan masyarakat dapat membangun kolaborasi yang kuat untuk mewujudkan ekosistem pendidikan yang lebih baik, agar setiap anak bangsa mampu berkontribusi maksimal dalam proses pembangunan.   sumber : https://www.mpr.go.id/berita/lestari-moerdijat-soal-ekosistem-pendidikan

Pemerintah Thailand mengonfirmasi pembangunan sebuah patung Buddha di wilayah perbatasan yang masih disengketakan dengan Kamboja. Lokasi tersebut merupakan titik yang sama dengan tempat militer Thailand sebelumnya merobohkan dan memindahkan patung dewa Hindu Wisnu pada bulan lalu. Langkah terbaru ini kembali memicu ketegangan antara kedua negara Asia Tenggara tersebut. Sejak Desember lalu, Thailand dan Kamboja saling melontarkan pernyataan keras terkait penggunaan simbol keagamaan di kawasan yang menjadi objek sengketa. Ketegangan ini muncul tidak lama setelah gencatan senjata mengakhiri tiga pekan bentrokan berdarah, yang merupakan episode terbaru dari konflik perbatasan berkepanjangan antara kedua negara. Pada Desember, pasukan Thailand menghancurkan patung Wisnu di wilayah perbatasan yang oleh Thailand disebut An Ma, sementara Kamboja menyebutnya sebagai An Ses. Menanggapi insiden tersebut, Kamboja mengecam tindakan Thailand sebagai provokasi. Sementara itu, pemerintah Thailand menyatakan langkah tersebut dilakukan untuk menegaskan kendali wilayah dan tidak dimaksudkan sebagai penghinaan terhadap keyakinan agama tertentu. Polemik kembali menguat setelah Kamboja melaporkan bahwa pasukan Thailand telah memasang patung Buddha di lokasi yang sama. Pemerintah Kamboja menilai tindakan tersebut tidak sejalan dengan kesepakatan deeskalasi yang tertuang dalam gencatan senjata. Militer Thailand membantah tudingan tersebut dan menuding Kamboja melakukan distorsi atas fakta di lapangan. Angkatan Darat Thailand menegaskan bahwa pemasangan patung Buddha dilakukan dalam kerangka kebebasan beragama dan tidak bertujuan merongrong atau menghina kepercayaan pihak mana pun. Thailand dan Kamboja sama-sama merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama Buddha. Meski demikian, kesamaan tersebut tidak cukup meredakan konflik lama yang berakar pada sengketa wilayah akibat penetapan batas perbatasan pada era kolonial, yang membentang sepanjang sekitar 800 kilometer. Bentrok yang terjadi bulan lalu dilaporkan menewaskan puluhan orang dari kedua pihak. Pasca penerapan gencatan senjata, Kamboja menuduh Thailand telah menguasai sejumlah area di provinsi perbatasan dan menuntut penarikan pasukan dari wilayah yang diklaim oleh kedua negara.   Sumber : https://www.cnnindonesia.com/internasional/20260124220026-106-1320662/thailand-dirikan-patung-buddha-di-wilayah-sengketa-dengan-kamboja

Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Kemendikdasmen - Meski kegiatan pembelajaran di sebagian besar sekolah di Kabupaten Aceh Tamiang sudah berangsur normal, namun ada beberapa berjuang dalam upaya pemulihan pembelajaran. Sekolah itu adalah SD Negeri Babo, Kabupaten Aceh Tamiang. Pembelajaran di sekolah ini sebetulnya telah dimulai sejak 25 Desember 2025 lalu. Namun kondisi sekolah yang belum sepenuhnya pulih, membuat warga sekolah masih melaksanakan kegiatan pembelajaran di tenda darurat. Banjir menyebabkan kerusakan signifikan pada fasilitas sekolah. Beberapa ruang seperti ruang kelas, ruang kepala sekolah, dan aula mengalami kerusakan total, sementara ruang komputer dan perpustakaan rusak berat. Selain itu, MCK, halaman sekolah, dan gerbang sekolah turut terdampak akibat genangan air dan lumpur. “Selain bangunan, banyak sarana pembelajaran yang rusak dan tidak bisa digunakan lagi, seperti laptop, alat peraga, perlengkapan olahraga, dan alat kesenian. Hampir semuanya musnah akibat banjir,” ungkap Kepala SDN Babo, Ahmad. Meski menghadapi kondisi tersebut, SDN Babo tetap berupaya melanjutkan layanan pendidikan dengan memanfaatkan tenda darurat sebagai ruang kelas sementara. Dalam pelaksanaannya, satu tenda dibagi menjadi dua ruang belajar untuk melayani seluruh jenjang kelas. “Kami mengatur pembelajaran mulai pukul 08.00 sampai 10.00 WIB dengan fokus pada mata pelajaran inti seperti Matematika, Bahasa Indonesia, dan IPAS. Selain itu, kami juga mendapat dukungan dari relawan yang memberikan pendampingan dan trauma healing bagi peserta didik,” jelasnya. SDN Babo telah menerima berbagai bantuan dari sejumlah pihak, antara lain tenda darurat, seragam dan tas sekolah untuk peserta didik, perlengkapan belajar, serta dukungan sarana pendukung pembelajaran. Bantuan tersebut dimanfaatkan untuk menunjang keberlangsungan proses belajar mengajar di masa tanggap darurat. Ahmad menyampaikan bahwa bantuan yang diterima sangat membantu sekolah dalam menjaga aktivitas pembelajaran tetap berjalan. “Bantuan yang kami terima dari berbagai pihak sudah kami manfaatkan sepenuhnya untuk mendukung kegiatan belajar anak-anak di tengah kondisi darurat,” ujarnya.  Saat ini, SDN Babo melayani 156 peserta didik dengan dukungan 8 guru dan 2 tenaga kependidikan. Seluruh warga sekolah terus berkolaborasi untuk menjaga semangat belajar siswa serta menciptakan suasana pembelajaran yang aman dan kondusif di tengah keterbatasan fasilitas. “Kami terus berupaya memulihkan kondisi pascabencana dengan berkoordinasi bersama TNI untuk memberikan semangat kepada peserta didik melalui kegiatan senam dan upacara. Kami berharap kunjungan ke tenda darurat dapat terlaksana karena anak-anak masih menantikan dukungan dan perhatian,” ujar Ahmad. Dalam masa pemulihan, pihak sekolah masih membutuhkan dukungan lanjutan, terutama terkait penyediaan ruang kelas relokasi agar pembelajaran dapat kembali berjalan secara normal di gedung permanen. “Kami berharap dapat segera direlokasi ke ruang kelas yang layak sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung lebih optimal,” tutup Ahmad.* (Penulis: Ikke, Intan || Editor: Denty A.)   Sumber : https://www.kemendikdasmen.go.id/berita/14609-potret-sebagai-sekolah-di-aceh-tamiang-pulihkan-pembelajaran

Jakarta, 25 Januari 2026 — Wakil Menteri Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Wamen Ekraf) Irene Umar menghadiri Grand Final M7 World Championship 2026 di Tennis Indoor, Jakarta, Minggu (25/1/2026). Turnamen Mobile Legends: Bang Bang (MLBB) berskala internasional ini mempertemukan tim esports tuan rumah Alter Ego dengan tim tamu asal Filipina, Aurora. Meski turnamen tahun ini milik Aurora, namun penampilan kompetitif Alter Ego sejak awal menunjukkan posisi kekuatan Indonesia dalam persaingan esports di tingkat internasional. Dalam sambutannya, Wamen Ekraf mengapresiasi penyelenggaraan yang menampilkan kekayaan budaya Indonesia, sekaligus memperkuat ekosistem esports nasional. “Industri gim dan esports adalah industri yang nyata, tumbuh bersama komunitasnya, dan hari ini kita bangga melihat tim Indonesia menonjol di panggung dunia,” ujar Irene Umar. Ia menambahkan, “Bagi saya, Alter Ego sudah menjadi pemenang. Kehadiran mereka di final, dan antusiasme fanbase yang luar biasa, menunjukkan bahwa ekosistem esports Indonesia kuat, berpotensi berkelanjutan, dan menjadi new engine of growth bagi ekonomi kreatif.” Selain pertandingan utama, rangkaian M7 Carnival menghadirkan berbagai subsektor ekonomi kreatif lokal, seperti kuliner, musik hingga produk kreatif, semuanya dikemas untuk memberikan pengalaman lengkap bagi pengunjung. Festival ini juga menampilkan pop‑up store resmi Mobile Legends, zona interaktif, serta beragam UMKM Indonesia. Sementara itu, Prince Faisal bin Bandar bin Sultan Al Saud, President of the International Esports Federation (IESF) mengatakan, sejak kompetisi ini dimulai, MLBB menjadi salah satu game terbesar dan berpengaruh di dunia. “Semua ini berkaitan dengan kemampuan, kerjasama dengan komunitas yang menunjukkan kebanggaan, serta pengembangan ekosistem yang berkelanjutan untuk pemain, klub, pembuat konten, dan fans,” katanya. Dengan disaksikan lebih dari lima juta penonton daring dan ribuan penonton langsung di arena pertandingan, event ini menegaskan tingginya antusiasme publik dan kuatnya budaya gim serta esports di Tanah Air. M7 World Championship 2026 membuktikan bahwa Indonesia mampu memaksimalkan event esports berskala dunia sebagai penggerak ekonomi kreatif sekaligus memperkuat daya saing global, mendukung pencapaian Indonesia Emas 2045, dan menegaskan gim serta esports sebagai subsektor strategis ekonomi kreatif. Dengan disaksikan lebih dari lima juta penonton daring dan ribuan penonton langsung di arena pertandingan, event ini menegaskan tingginya antusiasme publik dan kuatnya budaya gim serta esports di Tanah Air. M7 World Championship 2026 membuktikan bahwa Indonesia mampu memaksimalkan event esports berskala dunia sebagai penggerak ekonomi kreatif sekaligus memperkuat daya saing global, mendukung pencapaian Indonesia Emas 2045, dan menegaskan gim serta esports sebagai subsektor strategis ekonomi kreatif. Turut mendampingi Wamen Ekraf Irene Umar dalam kegiatan tersebut Staf Khusus Menteri Bidang Penguatan Ekosistem Ekraf dan Data, Jago Anggara; serta Direktur Gim Kementerian Ekraf, Luat Sihombing. Kiagoos Irvan Faisal Plt. Kepala Biro Komunikasi Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif   Sumber : https://ekraf.go.id/news/wamen-ekraf-di-grand-final-m7-2026-ekosistem-esports-indonesia-kuat-jadi-mesin-pertumbuhan-ekonomi-baru

Pelatih timnas futsal Thailand, Rakhpol Sainetngam, menegaskan fokus utama timnya saat ini adalah memperbaiki mental pemain setelah kalah dari Indonesia di final SEA Games 2025. Kekalahan tersebut dinilai sebagai bagian dari proses pembentukan tim. Rakhpol merupakan pelatih anyar yang ditunjuk oleh federasi futsal Thailand menggantikan Miguel Rodrigo usai SEA Games 2025. Baru sekitar satu bulan menangani tim, mantan pelatih Blacksteel Manokwari itu langsung menaruh perhatian khusus pada aspek mental dan kepercayaan diri pemain. “Thailand memang kalah dari Indonesia di final SEA Games, tetapi saya mempersiapkan mental pemain agar tetap percaya diri. Ini hal yang normal. Kami memanfaatkan sekitar 20 hari terakhir untuk mempersiapkan tim,” ujar Rakhpol dalam konferensi pers pra Piala Asia Futsal 2026 di Indonesia Arena, Jakarta, Senin (26/1). Ia juga menekankan pentingnya kedewasaan pemain dalam menghadapi hasil pertandingan. Menurutnya, para pemain telah bekerja keras selama masa persiapan dan menunjukkan komitmen positif. Thailand tergabung di Grup B Piala Asia Futsal 2026 bersama Vietnam, Kuwait, dan Lebanon. Menanggapi persaingan di grup tersebut, Rakhpol memilih untuk tidak membebani pemain dengan target berlebihan dan meminta tim fokus menjalani pertandingan satu per satu. “Saya tidak bisa bicara sejauh mana kami akan melangkah. Kami fokus dari laga ke laga dan berusaha bermain sebaik mungkin,” katanya. Thailand akan mengawali pertandingan dengan menghadapi Lebanon pada Selasa (27/1), dilanjutkan melawan Kuwait pada Kamis (29/1), dan menutup fase grup dengan menghadapi Vietnam pada Sabtu (31/1). Rakhpol menyebut timnya siap menghadapi turnamen meskipun memiliki beberapa pemain yang baru menjalani debut di level Piala Asia.   Sumber : https://www.cnnindonesia.com/olahraga/20260126155955-142-1321193/pelatih-thailand-angkat-mental-pemain-usai-dihajar-indonesia-di-final?mtype=mpc.ctr.A-boxccxmpcxmp-modelA

Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno memberikan perhatian khusus terhadap bencana banjir yang terus terjadi di Jakarta dan Bekasi, banjir bandang di Jawa Tengah, serta bencana longsor di Cisarua, Jawa Barat. Eddy Soeparno menjelaskan, meningkatnya frekuensi bencana hidrometeorologi terjadi sebagai konsekuensi struktural dari perubahan iklim yang diperparah oleh persoalan tata ruang, gejala degradasi lingkungan, dan sistem pencegahan yang belum maksimal di tingkat daerah. RUU Pengelolaan Perubahan Iklim sebagai Payung Hukum Nasional “Selama ini, belanja publik masih terlalu berfokus pada penanganan darurat pascabencana, sementara anggaran pada upaya pencegahan seperti penguatan daerah resapan air, pengelolaan daerah aliran sungai, sistem peringatan dini, dan peningkatan kapasitas pemerintah daerah belum sepenuhnya menjadi prioritas utama,” Karena itu, Eddy menegaskan pentingnya RUU Pengelolaan Perubahan Iklim sebagai payung hukum yang komprehensif dan lintas sektor. Waketum PAN ini menjelaskan bahwa inisiatif pembahasan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim bertujuan untuk memastikan adanya kepastian hukum, kejelasan pembagian kewenangan, serta penguatan pendanaan bagi upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, termasuk pengurangan risiko bencana di tingkat daerah. “RUU ini penting agar perubahan iklim dikelola secara terpadu, berkelanjutan, dan berkeadilan, dan ke depan tidak lagi terfragmentasi dalam berbagai regulasi dan penanganan sektoral,” Eddy menekankan bahwa RUU Pengelolaan Perubahan Iklim juga harus mendorong integrasi risiko iklim dan bencana ke dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Sebagai Pimpinan MPR RI, Eddy menegaskan komitmennya untuk terus mendorong isu krisis iklim dan ketahanan bencana dalam kebijakan nasional. “Kami juga mengajak DPR, pemerintah pusat dan daerah, serta seluruh pemangku kepentingan untuk menjadikan pembahasan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim sebagai momentum memperkuat ketahanan nasional di tengah meningkatnya risiko bencana akibat perubahan iklim,” “Bencana tidak mengenal batas wilayah dan administrasi. Karena itu, kita membutuhkan kerangka hukum yang kuat dan visi jangka panjang. Keselamatan rakyat adalah yang utama,” tutup Eddy.   sumber : https://www.mpr.go.id/berita/eddy-soeparno-soal-urgensi-ruu-pengelolaan-perubahan-iklim

Sekretaris Jenderal Aliansi Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), Mark Rutte, menegaskan bahwa negara-negara Eropa tidak akan mampu mempertahankan diri tanpa dukungan Amerika Serikat. Pernyataan tersebut disampaikan Rutte dalam pidatonya di Parlemen Eropa pada Senin (26/1). Dalam pidato itu, Rutte menyampaikan pandangan tegas mengenai ketergantungan keamanan Eropa terhadap Amerika Serikat. Ia menilai Uni Eropa, bahkan Eropa secara keseluruhan, belum memiliki kapasitas pertahanan yang memadai jika berdiri sendiri tanpa peran Washington. Rutte menepis anggapan bahwa Eropa dapat sepenuhnya mandiri dalam urusan pertahanan. Pernyataan tersebut muncul di tengah meningkatnya ketegangan hubungan antara Amerika Serikat dan sejumlah negara Eropa. Perselisihan dipicu oleh kebijakan Presiden AS Donald Trump yang menyatakan ambisi mengambil alih Greenland, wilayah otonomi Denmark. Trump juga mengancam akan menerapkan tarif dagang baru terhadap negara-negara Eropa yang menentang langkah tersebut serta memangkas ratusan personel militer AS di NATO. Menanggapi situasi tersebut, Rutte mengungkapkan bahwa dirinya telah melakukan dialog dengan Trump untuk meredakan ketegangan antaranggota NATO. Dalam kesempatan yang sama, Rutte menegaskan komitmen bersama Eropa dan Amerika Serikat terhadap Pasal 5 NATO, yakni klausul pertahanan kolektif yang menyatakan serangan terhadap satu negara anggota dianggap sebagai serangan terhadap seluruh anggota. Rutte juga mengingatkan bahwa Amerika Serikat selama ini menjadi penjamin utama keamanan NATO, termasuk melalui payung nuklirnya. Ia menegaskan bahwa pemutusan hubungan dengan AS akan berdampak serius terhadap stabilitas keamanan Eropa. Terkait isu Greenland, Rutte menyatakan NATO akan mengambil peran lebih besar dalam pertahanan kawasan Arktik, namun menegaskan bahwa keputusan terkait kehadiran AS di Greenland merupakan kewenangan Denmark dan otoritas setempat. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot merespons pernyataan Rutte dengan menegaskan bahwa Eropa harus mulai bertanggung jawab atas keamanan dirinya sendiri. Menurut Barrot, kemandirian pertahanan Eropa menjadi kebutuhan strategis di tengah dinamika geopolitik global. Sumber : https://www.cnnindonesia.com/internasional/20260127102417-134-1321434/bela-trump-bos-nato-sebut-eropa-bukan-apa-apa-tanpa-as 

Jakarta – Badan Pengkajian (BP) MPR RI menetapkan sejumlah agenda strategis untuk tahun 2026, termasuk melanjutkan lima topik utama kajian ketatanegaraan serta menyiapkan program baru bertajuk Gema Konstitusi yang menyasar kalangan mahasiswa. Hal itu disampaikan Ketua BP MPR RI, Prof. Dr. Yasonna Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D., usai memimpin Rapat Pimpinan BP MPR di Ruang Rapat Samithi III, Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/1/2026). Rapat tersebut turut dihadiri Wakil Ketua BP MPR Dr. Hj. Hindun Anisah, M.A., Kepala Bagian Sekretariat Badan Pengkajian Biro Pengkajian Konstitusi Sekretariat Jenderal MPR RI Andrianto, serta perangkat Sekretariat Badan Pengkajian MPR sebagai dukungan teknis. Lima Topik Kajian Konstitusi Dilanjutkan Yasonna mengatakan rapat pimpinan digelar untuk membahas program kerja BP MPR sepanjang 2026. Ia menegaskan BP MPR tetap melanjutkan lima topik kajian utama seperti pada tahun sebelumnya. “Topiknya tetap seperti tahun lalu, antara lain tentang demokrasi dan kedaulatan rakyat, penguatan kelembagaan, otonomi daerah, serta pemerintahan daerah. Ini semua adalah topik-topik yang mengemuka saat kita bahas pada 2025 dan sangat mencerahkan pandangan para pakar,” kata Yasonna. Ia menjelaskan pembahasan tersebut juga menyentuh isu-isu strategis seperti Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), hingga respons terhadap berbagai putusan Mahkamah Konstitusi. “Apakah kita harus menyikapi hal tersebut dengan perubahan UUD? Dan dinamika lainnya. Semua itu kita susun, dibahas, serta dikaji, salah satunya dengan metode Focus Group Discussion (FGD) seperti tahun lalu,” ujar Yasonna. Program Baru Gema Konstitusi untuk Mahasiswa Selain melanjutkan agenda lama, BP MPR juga merancang program baru bernama Gema Konstitusi, berupa lomba debat konstitusi antarmahasiswa dari berbagai perguruan tinggi. Menurut Yasonna, program debat konstitusi ini berbeda dengan kegiatan sosialisasi yang selama ini dilakukan oleh Badan Sosialisasi MPR yang berbentuk lomba cerdas cermat. “Kalau Badan Sosialisasi ada lomba cerdas cermat untuk pelajar, ini dari Badan Pengkajian MPR bentuknya debat konstitusi untuk mahasiswa,” katanya. Program ini, lanjut Yasonna, ditujukan untuk menjaring pandangan generasi muda, khususnya mahasiswa fakultas hukum, ilmu sosial dan politik, serta disiplin ilmu terkait terhadap dinamika ketatanegaraan Indonesia pascareformasi. “Kita ingin tahu bagaimana pandangan mahasiswa tentang konstitusi kita, bagaimana mereka menyikapi perkembangan sistem ketatanegaraan pascaperubahan UUD 1945. Perdebatan di antara mereka nanti tentu menarik untuk kita dengarkan,” ucapnya. Ia menambahkan, selain sebagai sarana diskusi, lomba debat ini juga bertujuan mengasah intelektualitas mahasiswa serta mendorong mereka mempelajari konstitusi secara lebih mendalam. “Karena mereka adalah generasi muda yang ke depan pasti akan terlibat langsung dalam praktik ketatanegaraan itu sendiri,” kata Yasonna. Koordinasi Kajian Konstitusi dan Empat Pilar Tetap Berjalan Terkait kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR dan penyerapan aspirasi masyarakat, Yasonna memastikan agenda rutin BP MPR tersebut, termasuk diskusi kelompok terarah, tetap menjadi bagian dari program kerja 2026. “Agenda-agenda tahun 2025 seperti sosialisasi Empat Pilar, penyerapan aspirasi masyarakat terkait isu-isu ketatanegaraan, dan diskusi kelompok, itu tetap kita lanjutkan,” ujarnya. Selain itu, BP MPR juga akan terus berkoordinasi dengan Komisi Kajian Ketatanegaraan (K3) dalam membahas berbagai isu konstitusional yang berkembang. “Dengan K3 kita pasti terus berkoordinasi, baik soal topik kajian maupun diskusi-diskusi menarik terkait dinamika konstitusi. Tahun 2025 pembahasannya sangat menarik dan itu akan kita lanjutkan,” kata Yasonna. Ia menegaskan, pada intinya Pimpinan BP MPR sepakat untuk meneruskan topik-topik kajian yang telah berjalan, sekaligus membuka ruang bagi topik baru yang diusulkan oleh K3, termasuk yang berkaitan dengan penguatan kelembagaan MPR serta tugas dan fungsi MPR ke depan. “Pasti akan ada topik-topik baru, misalnya tentang penguatan kelembagaan atau bagaimana tugas dan fungsi MPR ke depan. Itu semua akan kita kaji bersama,” pungkasnya.   sumber : https://www.mpr.go.id/berita/bp-mpr-ri-tetapkan-lima-topik-kajian-konstitusi-2026

PARLEMENTARIA, Palembang – Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Ahmad Heryawan menegaskan bahwa penyelesaian konflik agraria di Kabupaten Empat Lawang dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur harus mengedepankan pemenuhan hak-hak masyarakat, bukan semata-mata menempuh jalur hukum. Hal itu disampaikannya usai engikuti Kunjungan Kerja BAM DPR RI ke Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka menindaklanjuti aspirasi masyarakat, yang digelar di Kantor Gubernur Sumatera Selatan, Palembang, Senin (26/1/2026). Pertemuan tersebut dihadiri langsung oleh Gubernur Sumsel Herman Deru, Bupati Empat Lawang Joncik Muhammad, Bupati OKU Timur Lanosin Hamzah, unsur Forkopimda, serta pimpinan dan/atau perwakilan perusahaan, yakni PT Sinar Sawit Perkasa, PT Empat Lawang Agro Perkasa (ELAP), PT Karya Kencana Sentosa Tiga (KKST), dan PT Laju Perdana Indah (LPI). Ahmad Heryawan menjelaskan bahwa agenda utama BAM DPR RI adalah mendengarkan dan mengklarifikasi berbagai pengaduan masyarakat terkait konflik agraria, khususnya yang melibatkan PT ELAP dan PT KKST di Kabupaten Empat Lawang. Menurutnya, BAM hadir untuk mendorong jalan keluar terbaik yang berpihak pada rakyat dengan memastikan hak-hak masyarakat yang selama ini terabaikan dapat dikembalikan dan diselesaikan. “Kami tidak mendorong penyelesaian ke ranah hukum sebagai pilihan utama. Jalan terbaik adalah bagaimana hak-hak masyarakat yang belum diselesaikan itu dikembalikan dan dipenuhi,” tegas Politisi Fraksi PKS itu kepada Parlementaria. Ia menekankan bahwa tuntutan masyarakat muncul karena kewajiban perusahaan tidak dilaksanakan sebagaimana perjanjian awal, terutama terkait pemenuhan plasma. Ahmad Heryawan menyebut kewajiban plasma sebesar 25 persen untuk rakyat dan 3 persen untuk desa harus dipenuhi secara jelas, mulai dari lokasi lahan, pihak yang berhak menerima, hingga pola pengelolaan plasma yang saling menguntungkan. “Kalau sejak awal itu dijalankan sesuai perjanjian, tidak akan ada konflik seperti hari ini. Hak masyarakat berikan sebagaimana mestinya,” ujar Anggota Komisi Pertanahan DPR RI ini. Ia juga menyoroti ketidakrasionalan skema kompensasi yang ditawarkan perusahaan, seperti nilai kompensasi plasma yang hanya sekitar Rp500 ribu per hektare per bulan. Menurutnya, kondisi inilah yang memicu keresahan dan pengaduan masyarakat ke berbagai pihak, termasuk ke BAM DPR RI. Ahmad Heryawan menegaskan, apabila upaya musyawarah dan pemenuhan hak masyarakat tidak dilakukan, maka pemerintah daerah, khususnya bupati, memiliki kewenangan untuk mencabut izin usaha perkebunan (IUP). “Pencabutan IUP itu kewenangan bupati. Itu memang jalan terakhir, tetapi bisa ditempuh jika perusahaan tidak memenuhi kewajibannya,” katanya. Terkait konflik dengan PT Laju Perdana Indah (LPI), Ahmad Heryawan menilai persoalannya relatif lebih ringan. Permasalahan utama terletak pada lahan masyarakat yang diduga belum dibebaskan atau belum diberikan uang kerahiman, serta dugaan kelebihan garapan di luar izin HGU yang dimiliki perusahaan. Ia menyebut tuntutan pengukuran ulang lahan merupakan tuntutan sekunder, sementara tuntutan utama adalah penyelesaian uang kerahiman secara adil. Ia mengungkapkan bahwa masyarakat sempat meminta kompensasi sebesar Rp22 juta per hektare, sementara perusahaan hanya bersedia membayar Rp2 juta per hektare tanpa ada titik temu. BAM DPR RI mendorong adanya perundingan lanjutan agar tercapai kesepakatan yang lebih rasional dan berkeadilan. “Masyarakat bisa diajak bicara, perusahaan juga harus mau bergerak. Kalau tidak diselesaikan dengan baik dan hak rakyat tidak dipenuhi, silakan bupati menggunakan kewenangannya untuk membatalkan IUP berdasarkan alasan yang jelas, termasuk wanprestasi,” pungkasnya.    sumber : https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/BAM-DPR-RI-Minta-Perusahaan-Sawit-Penuhi-Kewajiban-Plasma-HGU-dan-Hak-Rakyat-di-Sumsel-62679

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI, Soleh, menyuarakan keprihatinan mendalam atas maraknya praktik judi online (judol) dan pinjaman online ilegal (pinjol) yang kian menjerat masyarakat kecil di berbagai daerah. Berdasarkan pengalamannya saat melakukan reses ke daerah pemilihan, Oleh mengaku hampir di setiap kunjungan selalu mendengar keluhan dan jeritan masyarakat yang menjadi korban. “ketika reses kami ke daerah, saya tidak kurang setiap kali mendengar jeritan-jeritan dari masyarakat yang kurang mampu akibat korban daripada judul. Mereka sampai diancam, diancam-ancam, diusir-usir,” ujar Soleh dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI bersama Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/1/2026). Ia mencontohkan kondisi guru honorer yang menurutnya menjadi gambaran nyata dampak buruk praktik judol dan pinjol ilegal. Banyak warga yang terpaksa menjual aset paling dasar demi menghindari ancaman. “Mereka sampai punya rumah satu petak, 5x3 meter, 5x10 meter. Sampai diteng-teng-teng, sertifikatnya dijual. Hanya ingin bagaimana dia tidak kena ancaman,” ungkapnya. Soleh menilai, kasus-kasus tersebut hanyalah sebagian kecil dari realitas di lapangan. Menurutnya, masih banyak korban lain yang memilih diam karena takut atau tidak berani melapor. Dalam konteks pemberantasan judi online, Soleh juga menyinggung besarnya nilai transaksi yang beredar. Ia meminta pemerintah lebih realistis dan berhati-hati dalam menyampaikan angka kepada publik. “Kalau dulu dibilang tidak bisa dijerat, ya minimal 99,9 saja. Jangan terlalu besar rangenya. Kalau disebut Rp100 triliun, saya rasa transaksi sebenarnya masih jauh lebih besar,” tegas Politisi Frakdi PKB ini. Selain judi online, Soleh turut menyoroti maraknya pinjaman online ilegal yang kini bersaing dengan praktik rentenir tradisional atau yang dikenal masyarakat sebagai bank emok. Ia pun meminta perhatian serius dari pemerintah, khususnya kementerian terkait, untuk menertibkan praktik judi online dan pinjol ilegal secara lebih tegas dan menyeluruh. “Korban-korban ini kebanyakan orang tidak mampu dan ada di daerah. Mohon atensinya, Bu Menteri, termasuk untuk pinjol. Ini harus benar-benar ditertibkan,” pungkas Legislator Dapil Jawa Barat IX ini. (aps/we)   sumber : https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/Jeritan-Korban-Judol-dan-Pinjol-Ilegal-Menggema-di-Daerah-Legislator-Minta-Pemerintah-Bertindak-Tegas-62677

LAMPUNG SELATAN, Juru Sembelih Halal (JULEHA) Indonesia Kabupaten Lampung Selatan menggelar rapat konsolidasi pengurus pada Jumat (9/1/2026).  Rapat ini dilakukan sebagai langkah strategis dalam mematangkan persiapan Pelatihan Penyembelihan Halal yang dijadwalkan berlangsung akhir bulan ini. Pertemuan tersebut dihadiri langsung oleh Ketua JULEHA Lampung Selatan, H. Ahmad Al-Akhran, S.S (Alkhan), bersama jajaran Sekretaris, Bendahara, serta pengurus inti lainnya. Sinergi untuk Syiar Halal Ketua JULEHA Lampung Selatan, H. Ahmad Al-Akhran, mengungkapkan bahwa agenda ini merupakan hasil kolaborasi dengan Lakpesdam NU. Fokus utamanya adalah mencetak generasi juru sembelih yang kompeten di wilayah Kabupaten Lampung Selatan. "Tujuan besar kami adalah syiar. Kami ingin memastikan masyarakat mendapatkan rasa aman dan nyaman melalui hasil sembelihan yang sesuai dengan syariat Islam, sekaligus mendukung penuh program Halal Indonesia," ujar Ahmad Al-Akhran. Target Peserta dan Sasaran Utama Pelatihan Penyembelihan Halal tersebut rencananya akan dilaksanakan pada 29 Januari 2026 bertempat di Kantor PCNU Lampung Selatan. Panitia menargetkan jumlah peserta antara 100 hingga 150 orang, meningkat dari pelatihan sebelumnya yang berhasil menarik minat lebih dari 100 peserta. JULEHA secara khusus menitikberatkan peserta dari kalangan: Petugas jagal Rumah Potong Hewan (RPH) Pedagang ayam dan daging Masyarakat umum yang ingin mendalami tata cara sembelih Halal dan syar'i. Materi pelatihan akan disampaikan oleh narasumber yang kompeten dan telah memiliki sertifikasi resmi, sehingga lulusan pelatihan ini diyakini mampu meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang mereka hasilkan. Dikukuhkan sejak tahun 2024, pengurus berencana Ekspansi Hingga Tingkat Desa.  JULEHA Lampung Selatan kini memiliki 26 pengurus aktif dan terus melakukan pengembangan organisasi. Rencana jangka panjang organisasi ini adalah membentuk kepengurusan di tiap kecamatan hingga pelosok desa. "Target kami adalah memastikan setiap kecamatan memiliki pakar penyembelihan yang terlatih dan tersertifikasi. Dan kami akan bentuk struktur kepengurusan hingga tingkat desa, edukasi mengenai pentingnya sembelih halal akan lebih merata dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat," pungkasnya.

Bandar Lampung, xanda.id – Ketua DPD ASITA Lampung Ahmad Al-Akhran (Alkhan) meminta pemerintah Provinsi Lampung untuk segera melakukan penataan ulang dan pembenahan tempat-tempat wisata khususnya wisata Bahari. Dalam Rapat Percepatan Penerbangan Internasional Bandara Radin Inten II di ruang Abung, Balai Keratun, Kantor Gubernur Lampung (28/01/2026), ia juga berharap infrastruktur jalan dapat segera dilakukan pelebaran, mengingat jalur menuju tempat-tempat wisata saat ini masih tergolong sempit yang menyulitkan kendaraan besar menuju obyek wisata. Ia juga mencontohkan pengelolaan tempat wisata di Labuan Bajo NTT yang sangat rapih sehingga dengan pengelolaan yang tepat, tempat-tempat wisata akan tetap Lestari dan terjaga ekosistemnya. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa di Labuan Bajo tempat-tempat wisata atau spot snorkeling tidak terdapat Ponton, melainkan kapal wisata yang membawa wisatawan lah yang langsung dijadikan sebagai Pontonnya. “Di Labuan Bajo NTT dan wilayah lain, ketika bersnorkeling, wisatawan naik dan turun langsung dari kapal wisatanya, jadi tidak ada Ponton di Spot Snorkeling (Tengah laut)” Alkhan menjelaskan. Berbeda dengan Kawasan wisata Pahawang, disetiap spot snorkeling terdapat Ponton (Dermaga Apung terbuat dari kayu) yang dijadikan dermaga ditengah laut (titik spot snorkeling), di Ponton tersebut terdapat warung kopi yang menjual minuman dan makanan, yang mana sisa kopi dan minuman lainnya akan terbuang ke dasar laut yang lambat laun akan menumpuk dan merusak ekosistem bawah laut, tak hanya itu di Ponton tersebut terdapat ruang Ganti pakaian yang juga dijadikan tempat buang air (toilet). Bagaimana mungkin dibawah ada yang menikmati keindahan bawah laut, namun diatas dari Ponton ada yang membuang kotoran. Tentu hal ini ketika dibiarkan lambat laun akan mencemari dan merusak ekosistem bawah laut, terumbu karang akan rusak. Jika demikian Pahawang perlahan akan kehilangan jati dirinya, keindahan wisata bawah lautnya pelan pelan akan sirna. Penataan dan pembenahan serta memberikan edukasi tentang pengelolaan tempat wisata yang baik dan benar ke Masyarakat akan berdampak positif bagi kemajuan pariwisata Lampung. Terlebih jika penerbangan internasional sudah berjalan maka target wisatawan yang datang ke Lampung bukan sekedar wisatawan lokal, tapi sudah wisatawan manca Negara. Standar obyek wisata Lampung seharusnya sudah bukan lagi standar lokal, tapi sudah harus menerapkan standar wisatawan manca negara. Terlalu berlebihan kah? Hal ini justru harus kita mulai dari sekarang. Labuan Bajo tidak lebih bagus dari Pahawang, tapi karena pengelolaan yang baik, perencanaan yang tepat Labuan Bajo kini menjadi salah satu destinasi pavorite yang diminati turis manca negara. Apakah Lampung bisa? Sangat bisa. Ketika semua sudah mulai menyadari pentingnya pengelolaan yang baik, perencanaan yang tepat, semua lapisan Masyarakat menyadari dan memahami pentingnya mengelola tempat wisata secara baik dan benar. (Red) Baca Juga : Dishub Provinsi Lampung Lakukan Rapat Percepatan Penerbangan Rute Internasional Bandara Radin Inten II

Bandar Lampung, xanda.id - Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, Bambang Sumbogo, memimpin Rapat Percepatan Penerbangan Rute Internasional Bandara Radin Inten II di Ruang Abung, Balai Keratun, Kantor Gubernur Lampung, Rabu, 28 Januari 2026. Rapat tersebut diikuti oleh pejabat penting terkait lainnya, diantaranya Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif (Disparekraf) Provinsi Lampung, Tony Ferdinansyah, Kepala Dinas Ketenaga Kerjaan Provinsi Lampung, Agus Nompitu, Kepala Kanwil Kementerian Haji & Umrah Provinsi Lampung, H. M. Ansori F Citra, Pimpinan Baraya Group Bapak Aldo dan team. Hadir pula dalam rapat tersebut Organisasi Pendukung diantaranya Organisasi Pariwisata ASITA & ASTINDO, Organisasi PJTKI APJATI, Organisasi PPIU AMPHURI dan Perusahaan BPW dan PPIU/PIHK. Dalam kesempatan membuka rapat, Bambang Sumbogo menyampaikan bahwa dari Bandara Radin Inten II sudah pernah dilakukan penerbangan International menggunakan Citilink sebanyak dua kali penerbangan umrah yang dibiayai oleh APBD, namun penerbangan tersebut tidak berlanjut hingga status Bandara International Radin Inten II dicabut. Saat ini Bandara RI II sudah berstatus International Kembali, Bambang Sumbogo berharap penerbangan international kali ini tidak Kembali terhenti dan terus berlanjut hingga menjadi penerbangan regular. “Mohon dukungan dari seluruh stakeholder agar penerbangan internasional ini terus berlanjut, kesempatan penerbangan internasional terbuka lebar untuk ke Asia Tenggara, Timur Tengah dan bahkan Eropa” ujar Bambang dalam paparannya. Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenhaj & Umrah Ansori dalam sambutannya menyampaikan bahwa potensi keterisian penumpang dari perjalanan umrah merupakan potensi besar, karena jamaah umrah yang berangkat dari Lampung melalui PPIU yang melapor pada Kementerian Haji & Umrah Provinsi Lampung pertahun mencapai 20 ribuan jama’ah, namun Ansori berharap bahwa ada peningkatan fasilitas di bandara untuk mendukung ketertiban dan keteraturan bandara, beliau juga menyampaikan bahwa tiket pesawat yang ditawarkan tidak terlalu mahal sehingga Perusahaan PPIU yang memberangkatkan jamaah umrah tidak merasa berat. Lebih lanjut Ansori menegaskan agar supaya Pemerintah dan Perusahaan PPIU saling mendukung diantaranya dengan memprioritaskan Perusahaan PPIU asal Lampung untuk memberangkatkan umrah yang dibiayai oleh APBD baik ditingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. “kami meminta dukungan juga kepada pemerintah dengan membantu PPIU bahwa program umrah daerah jangan diberikan ke Perusahaan PPIU di luar Lampung, kita saling mendukung antara pemerintah dan pengusaha PPIU & PIHK”, paparnya sebelum menutup sambutan. Pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 37 Tahun 2025 secara resmi telah menetapkan Kembali Bandara Radin Inten II Lampung Selatan sebagai Bandara Internasional. Bandara Radin Inten II saat ini memiliki Panjang landasan pacu 2.630 Meter setara dengan kode 63, dan akan ditingkatkan menjadi 2.740 meter setara dengan kode 74, Bambang Sumbogo menjelaskan untuk menambah Panjang landasan pacu tersebut pemerintah membutuhkan dana Rp. 500 Miliar. Sementara itu Kadisparekraf Tony ferdinansyah menyampaikan dukungannya atas dibukanya penerbangan internasional dari Bandara Radin Inten II, beliau mengharapkan kepada pelaku usaha Biro Perjalanan Wisata (BPW) untuk mengemas paket wisata yang relefan dan layak jual sehingga wisatawan yang datang tidak kecewa. “Pada prinsipnya paket wisata yang ditawarkan harus realistis jangan PHP, harus sesuai dengan penawaran budget, jangan terlalu mahal, jangan sampai wisatawan tiba di destinasi merasa kecewa” paparnya. Senada dengan itu ketua ASITA Provinsi Lampung Ahmad Al-Akhran menyampaikan dalam kesempatan rapat tersebut, bahwa Pemerintah Harus segera melakukan perbaikan dan peningkatan infrastruktur baik jalan dan infrastruktur pendukung lainnya untuk menunjang kenyamanan wisatawan, dia juga menyampaikan agar pemerintah membantu melakukan pembenahan terhadap pengelolaan destinasi wisata, khususnya wisata Bahari di daerah Pahawang, karena dengan adanya penerbangan Internasional dari Lampung ke Malaysia ataupun Singapura, target wisatawan ke Lampung bukan lagi sebatas wisatawan local tapi sudah wisatawan Manca Negara. Ia menggambarkan pengelolaan tempat wisata snorkeling yang ada di Labuan Bajo NTT. "Tempat snorkeling di Labuan Bajo tidak ada Ponton di Tengah laut atau di tempat Snorkeling melainkan Kapal yang langsung menjadi Ponton bagi wisatawan yang akan melakukan Snorkeling, sehingganya ekosistem di laut tetap terjaga, laut tidak tercemar dan wisatawan akan merasa nyaman dalam mengeksplore spot snorkeling tersebut". Alkhan menjelaskan. Berbeda dengan di Pahawang, saat ini di setiap titik spot wisata snorkeling terdapat Ponton yang dijadikan Pelabuhan ditengah laut untuk sandar kapal-kapal wisata yang akan melakukan snorkeling, bahkan di ponton tersebut terdapat tempat ruang Ganti baju yang sekaligus dijadikan tempat buang air kecil. (Red)

Jakarta, xanda.id - Ketua Umum DPP ASITA Dr. N. Rusmiati, M.Si, MH, menghadiri kegiatan Uzbekistan-Indonesia Umrah and Networking Luncheon pada 26 Januari 2026 di Mercure Hotel Cikini Jakarta, yang merupakan bagian dari rangkaian International Umrah and Tourism Exhibition 2026 (HUITM 2026), bersama Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia Dr. Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan), serta para pemangku kepentingan industri haji, umrah, dan pariwisata religi dari dalam dan luar negeri. ASITA sangat mengapresiasi Haji and Umrah International Travel Market (HUITM), atas terselenggaranya kegiatan ini sebagai forum strategis yang mempertemukan para pelaku industri lintas negara. Momentum ini menjadi langkah nyata dalam memperkuat jejaring internasional, juga mempererat persaudaraan Indonesia dan Uzbekistan, serta membuka peluang kerjasama yang konkret dan berkelanjutan. Seiring dengan komitmen pengembangan konektifitas penerbangan langsung dan integrasi ekosistem layanan. Kolaborasi seperti ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan jamaah haji dan umrah, sekaligus memperluas destinasi wisata religi menuju pusat pusat peradaban dunia. ASITA berkomitmen untuk terus mengambil peran aktif dalam mendorong sinergi global, memperkuat standar layanan, serta menciptakan industri perjalanan religi yang profesional, inklusif dan berdaya saing internasional. (Red)

Xanda.id - Seragam merupakan pakaian yang dikenakan secara bersamaan oleh anggota organisasi atau kelompok, dengan model, warna, dan jenis bahan yang sama.  Pakaian Seragam bertujuan untuk menciptakan identitas kelompok dan memudahkan aktiftas bersama. Kata seragam berasal dari istilah yang berarti kesamaan atau keseragaman, yang merujuk pada corak atau bentuk yang serupa.  Dalam lingkungan kedinasan dilingkup pemerintahan seragam ditetapkan dan diatur oleh kementerian dalam negeri sebagaimana Permendagri No. 10 Tahun 2024, dan edaran dari Kepala BKN No. 2 Tahun 2026.  Sesuai Permendagri di atas, berikut ini jadwal pemakaian seragam kedinasan dilingkup ASN, pastikan jangan salah pakai seragam ya, bisa bisa jadi bahan Ghibah teman sekantor.  Senin & Selasa : Seragam Khaki Rabu : Putih - Hitam Kamis : Batik Korpri (Resmi) Jum'at : Batik / Tenun Bebas Aturan pakaian dinas harian ASN ini tentu untuk menseragamkan pakaian para ASN sehingga terlihat rapi, tertib, dan menciptakan semangat kerja  yang tinggi. (admin)