Rapat percepatan menuju operasionalisasi perdana Bandara Internasional Radin Inten II di ruang Abung Balai Keratun, Rabu (28/01/2026). FOTO: Dok

Bandar Lampung, xanda.id - Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, Bambang Sumbogo, memimpin Rapat Percepatan Penerbangan Rute Internasional Bandara Radin Inten II di Ruang Abung, Balai Keratun, Kantor Gubernur Lampung, Rabu, 28 Januari 2026.

Rapat tersebut diikuti oleh pejabat penting terkait lainnya, diantaranya Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif (Disparekraf) Provinsi Lampung, Tony Ferdinansyah, Kepala Dinas Ketenaga Kerjaan Provinsi Lampung, Agus Nompitu, Kepala Kanwil Kementerian Haji & Umrah Provinsi Lampung, H. M. Ansori F Citra, Pimpinan Baraya Group Bapak Aldo dan team.

Hadir pula dalam rapat tersebut Organisasi Pendukung diantaranya Organisasi Pariwisata ASITA & ASTINDO, Organisasi PJTKI APJATI, Organisasi PPIU AMPHURI dan Perusahaan BPW dan PPIU/PIHK.

Dalam kesempatan membuka rapat, Bambang Sumbogo menyampaikan bahwa dari Bandara Radin Inten II sudah pernah dilakukan penerbangan International menggunakan Citilink sebanyak dua kali penerbangan umrah yang dibiayai oleh APBD, namun penerbangan tersebut tidak berlanjut hingga status Bandara International Radin Inten II dicabut.

Saat ini Bandara RI II sudah berstatus International Kembali, Bambang Sumbogo berharap penerbangan international kali ini tidak Kembali terhenti dan terus berlanjut hingga menjadi penerbangan regular.

“Mohon dukungan dari seluruh stakeholder agar penerbangan internasional ini terus berlanjut, kesempatan penerbangan internasional terbuka lebar untuk ke Asia Tenggara, Timur Tengah dan bahkan Eropa” ujar Bambang dalam paparannya.

Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenhaj & Umrah Ansori dalam sambutannya menyampaikan bahwa potensi keterisian penumpang dari perjalanan umrah merupakan potensi besar, karena jamaah umrah yang berangkat dari Lampung melalui PPIU yang melapor pada Kementerian Haji & Umrah Provinsi Lampung pertahun mencapai 20 ribuan jama’ah, namun Ansori berharap bahwa ada peningkatan fasilitas di bandara untuk mendukung ketertiban dan keteraturan bandara, beliau juga menyampaikan bahwa tiket pesawat yang ditawarkan tidak terlalu mahal sehingga Perusahaan PPIU yang memberangkatkan jamaah umrah tidak merasa berat. Lebih lanjut Ansori menegaskan agar supaya Pemerintah dan Perusahaan PPIU saling mendukung diantaranya dengan memprioritaskan Perusahaan PPIU asal Lampung untuk memberangkatkan umrah yang dibiayai oleh APBD baik ditingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

“kami meminta dukungan juga kepada pemerintah dengan membantu PPIU bahwa program umrah daerah jangan diberikan ke Perusahaan PPIU di luar Lampung, kita saling mendukung antara pemerintah dan pengusaha PPIU & PIHK”, paparnya sebelum menutup sambutan.

Pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 37 Tahun 2025 secara resmi telah menetapkan Kembali Bandara Radin Inten II Lampung Selatan sebagai Bandara Internasional.

Bandara Radin Inten II saat ini memiliki Panjang landasan pacu 2.630 Meter setara dengan kode 63, dan akan ditingkatkan menjadi 2.740 meter setara dengan kode 74, Bambang Sumbogo menjelaskan untuk menambah Panjang landasan pacu tersebut pemerintah membutuhkan dana Rp. 500 Miliar.

Sementara itu Kadisparekraf Tony ferdinansyah menyampaikan dukungannya atas dibukanya penerbangan internasional dari Bandara Radin Inten II, beliau mengharapkan kepada pelaku usaha Biro Perjalanan Wisata (BPW) untuk mengemas paket wisata yang relefan dan layak jual sehingga wisatawan yang datang tidak kecewa.

“Pada prinsipnya paket wisata yang ditawarkan harus realistis jangan PHP, harus sesuai dengan penawaran budget, jangan terlalu mahal, jangan sampai wisatawan tiba di destinasi merasa kecewa” paparnya.

Senada dengan itu ketua ASITA Provinsi Lampung Ahmad Al-Akhran menyampaikan dalam kesempatan rapat tersebut, bahwa Pemerintah Harus segera melakukan perbaikan dan peningkatan infrastruktur baik jalan dan infrastruktur pendukung lainnya untuk menunjang kenyamanan wisatawan, dia juga menyampaikan agar pemerintah membantu melakukan pembenahan terhadap pengelolaan destinasi wisata, khususnya wisata Bahari di daerah Pahawang, karena dengan adanya penerbangan Internasional dari Lampung ke Malaysia ataupun Singapura, target wisatawan ke Lampung bukan lagi sebatas wisatawan local tapi sudah wisatawan Manca Negara. Ia menggambarkan pengelolaan tempat wisata snorkeling yang ada di Labuan Bajo NTT.

"Tempat snorkeling di Labuan Bajo tidak ada Ponton di Tengah laut atau di tempat Snorkeling melainkan Kapal yang langsung menjadi Ponton bagi wisatawan yang akan melakukan Snorkeling, sehingganya ekosistem di laut tetap terjaga, laut tidak tercemar dan wisatawan akan merasa nyaman dalam mengeksplore spot snorkeling tersebut". Alkhan menjelaskan.

Berbeda dengan di Pahawang, saat ini di setiap titik spot wisata snorkeling terdapat Ponton yang dijadikan Pelabuhan ditengah laut untuk sandar kapal-kapal wisata yang akan melakukan snorkeling, bahkan di ponton tersebut terdapat tempat ruang Ganti baju yang sekaligus dijadikan tempat buang air kecil. (Red)